Memaknai Opini Wajar Tanpa Pengecualian

INDONESIASATU.CO.ID:

Pada akhir bulan Mei, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100% untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo (Gorontalo Pos, 2018). Perolehan opini ini adalah peningkatan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya berhasil diraih oleh 5 dari 7 pemerintah daerah (BPK, 2017).

WTP adalah opini terbaik yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini WTP hanya dapat diperoleh apabila laporan keuangan pemerintah telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Julianto (2010) menyatakan bahwa WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika secara faktual tidak ditemukan salah saji material atau temuan-temuan pengendalian internal dan temuan-temuan kepatuhan yang material dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Lalu, apa makna sebenarnya opini WTP bagi pemerintah? Pertama, opini WTP sejatinya lebih dimaknai sebagai “bentuk ideal” dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran oleh pemerintah kepada para pemangku kepentingan. Jika dinalar dengan menggunakan teori keagenan (agency theory), maka laporan keuangan berstatus WTP merupakan media terbaik untuk mengikis asymmetric information yang timbul dari hubungan antara pemerintah sebagai agen dan para pemangku kepentingan sebagai principal. Asymmetric information muncul akibat agen sebagai pihak yang menerima delegasi kewenangan dari principal untuk mengelola oganisasi selalu memiliki informasi yang lebih banyak dibanding principal. Jika tidak ada laporan keuangan audited yang wajar dan full disclosure, maka rentan terjadi moral hazard atau adverse selection demi keuntungan salah satu pihak.

Kedua, pemerintah yang berhasil memperoleh opini WTP dapat dikatakan telah berhasil mengimplementasikan prinsip good governance dalam organisasinya. Deshinta (2017) menyatakan bahwa opini WTP merupakan refleksi atas nilai-nilai dalam good governance yang unsur utamanya adalah fairness, transparency, accountability, dan responsibility.

Ketiga, opini WTP akan meningkatkan kredibilitas pemerintah dimata para pemangku kepentingan. Opini WTP mengandung makna laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel, ini adalah citra positif yang ditangkap oleh para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dari sudut pandang yang lain, opini WTP juga dapat memberikan dampak positif terhadap persepsi investasi suatu pemerintah (Sri Mulyani, 2018). Laporan keuangan yang disajikan secara transparan dan wajar dalam segala hal akan membantu investor menilai kondisi organisasi secara tepat sekaligus mengurangi risiko dalam mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.  

Keempat, opini WTP secara langsung berdampak pada bertambahnya sumber pendanaan APBD dari pemerintah pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 mengatur bahwa opini BPK atas LKPD (Opini WTP) merupakan syarat utama penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah. DID itu sendiri adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2017). Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2018, pemerintah pusat mengalokasikan DID sebesar 8,5 Triliun kepada 313 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dimana  154 Milyar diantaranya digelontorkan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Atas raihan WTP 100% ini, tentu secara matematis alokasi DID tahun 2019 di Provinsi Gorontalo akan meningkat.

Setelah WTP, Apa Selanjutnya?

Setelah opini WTP diraih maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat (pemerintah) wajib menindaklanjuti rekomendasi dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara Semester II tahun 2017, tingkat kepatuhan tindak lanjut atas rekomendasi BPK seluruh entitas pemerintahan periode 2005 sd. 2017 berada di angka 73,2% (BPK, 2018). Diluar angka tersebut, sebesar 19,9% telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sebesar 6,1% belum ditindaklanjuti, dan sebesar 0,8% tidak dapat ditindaklanjuti. Kunci utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan tindak lanjut rekomendasi BPK ini adalah komitmen dari kepala daerah, kesadaran dari seluruh pihak yang terlibat, dan koordinasi baik yang dilakukan secara internal atau dengan melibatkan pihak eksternal. Jika hal ini dirasa tidak efektif, maka pendekatan penegakan hukum harus berani ditempuh tanpa pandang bulu.

Kedua, implementasi good governance melalui capaian opini WTP perlu diselaraskan dengan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Untuk memenuhi tujuan ini, pemerintah daerah bisa mewujudkannya dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Tantangannya disini adalah membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM bukan hanya sekedar seremonial dan untuk tujuan pencitraan saja, melainkan harus benar-benar diwujudkan sehingga peningkatan kualitas pelayanan dirasakan oleh masyarakat dan tercipta pemerintahan yang bebas korupsi.  Memang, tidak mudah dan perlu proses yang panjang, tetapi upaya ini sangat layak dan prestisius untuk diperjuangkan dalam rangka mensejajarkan diri dengan 127 unit kerja pemerintahan “elite” lain yang telah berstatus WBK/WBBM.

Serupa tapi tak sama, langkah lain yang bisa dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu berstandar International Organization for Standardization (ISO). Singh dan Nahra dalam Sumaedi (2015) menyatakan bahwa manfaat dari penerapan ISO pada instansi pemerintahan antara lain memperbaiki prosedur kerja, mendorong terwujudnya sistem paperless, menciptakan sistem yang fleksibel, dan membuat organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik. ISO 9001 merupakan standar internasional yang paling banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi di seluruh dunia sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen mutu (Zeng dkk, 2005), termasuk oleh organisasi di sektor pemerintahan (Sumaedi, 2015). Salah satu contoh di sektor pemerintahan adalah penerapan ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Melalui penerapan ISO ini, KPPN terbukti telah berhasil  memberikan quality assurance terhadap setiap layanan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan KPPN dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang profesional, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Ketiga, upaya perbaikan yang bersifat continuous improvement perlu untuk terus dilakukan seiring dengan lingkungan yang berubah dengan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi (turbulance environment). Disini, pemerintah dituntut berani secara kreatif menciptakan inovasi sesuai dengan tuntutan terkini para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, penguatan terhadap 3 elemen utama yakni proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi bisa menjadi pilihan.

Penguatan proses bisnis dapat ditempuh melalui adopsi atau adaptasi praktik sesuai dengan best practices pengelolaan keuangan pemerintah. E-budgeting, e-payment system, e-billing system untuk penerimaan pajak, e-rekonsiliasi, pengelolaan kas berbasis Treasury Single Account (TSA), penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja UP dan perjalanan dinas telah sangat populer diterapkan di sektor swasta (bahkan oleh pemerintah pusat) sehingga hal ini sangat bisa di-copy and paste oleh pemerintah daerah. Tujuannya jelas, selain akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan keuangan yang modern akan membantu menyediakan informasi secara cepat, tepat dan prudent sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat taktikal maupun strategis.  

Pengelolaan keuangan pemerintah juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional dan berintegritas. Dalam konteks peningkatan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan, Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dapat dijadikan sebagai contoh success story, dimana ratusan ribu pengelola perbendaharaan di satuan kerja dilatih dan dididik secara terus menerus tentang seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Program ini dinilai berhasil dalam mendongkrak kapasitas SDM sehingga para operator dan pejabat perbendaharaan di satuan kerja dapat bekerja secara mandiri dalam melaksanakan kewenangannya sebagai entitas akuntansi.

Sebagai penutup opini ini, penting kiranya meningkatkan peran teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan, tidak hanya sebagai alat melainkan juga sebagai enabler yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan best practices yang berlaku secara internasional, penerapan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi patut untuk dicoba. Pemerintah pusat telah memulainya dengan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sistem keuangan terintegrasi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi APBN, mencakup proses penyusunan anggaran, komitmen pengadaan barang dan jasa, pembayaran, penerimaan negara, manajemen kas, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. SPAN telah berhasil mengubah potret sistem keuangan pemerintah pusat yang awalnya berserak (banyak aplikasi dan database), multiple input data, paperbase menjadi sistem berbasis aplikasi dan database tunggal, yang menjamin proses input data hanya dilakukan sekali untuk satu transaksi yang sama, dan lesspaper termasuk didalamnya proses otorisasi dengan menggunakan electronic approval system. Jika pemerintah pusat sudah, kini saatnya pemerintah daerah melakukannya. Menarik untuk kita tunggu.

 

Penulis

Rahadian Nugroho

ASN Kementerian Keuangan RI, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

  • Whatsapp

Index Berita